JAKARTA, Swarajakarta News. – Persatuan Jurnalis Nusantara (PJN) resmi melayangkan laporan pengaduan ke Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (JAMWAS) Kejaksaan Agung terkait dugaan pelanggaran kode etik dan profesionalisme oknum Jaksa di Kejaksaan Negeri (Kejari) Karawang. Laporan bernomor 85/PJN-ADV/V/2026 ini dipicu oleh penanganan perkara dugaan penyimpangan Dana
JAKARTA, Swarajkarta News. – Kondisi banyak sekolah di Indonesia saat ini dinilai sedang tidak baik-baik saja. Meski terlihat berjalan normal di permukaan, kenyataannya banyak lembaga pendidikan yang berjuang keras hanya untuk menutup biaya operasional harian, seperti tagihan listrik hingga gaji tenaga pendidik. Fenomena “bertahan hidup”
JAKARTA, Swarajakarta News. – Dinamika politik di masa transisi pemerintahan kembali menjadi sorotan publik. Wakil Presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka, secara resmi menyampaikan permohonan maaf kepada Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK). Permintaan maaf ini dilakukan menyusul kegaduhan yang dipicu oleh pernyataan
JAKARTA, Swarajakarta. – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan sorotan tajam terhadap fenomena pesohor atau artis yang merambah dunia politik praktis. Peringatan ini muncul menyusul mencuatnya dugaan kasus intervensi proyek yang menyeret nama Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq. KPK menekankan pentingnya pemahaman tata kelola pemerintahan yang bersih
JAKARTA, Swarajakarta News. – Badan Gizi Nasional (BGN) secara resmi meluruskan informasi yang beredar luas di masyarakat mengenai potensi keuntungan finansial bagi penyedia jasa boga dalam program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG). BGN membantah keras narasi yang menyebutkan bahwa mitra penyedia dapat meraup laba bersih
JAKARTA, Swarajakarta News. – Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya memberikan klarifikasi tegas terkait isu yang beredar mengenai kemudahan akses produk asal Amerika Serikat (AS) ke pasar domestik. Teddy membantah kabar yang menyebutkan bahwa produk-produk dari Negeri Paman Sam tersebut dapat masuk ke Indonesia tanpa
JAKARTA, Swarajakarta News. – Pemerintah secara resmi merombak skema prioritas penggunaan Dana Desa untuk tahun anggaran 2026. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan bahwa mulai tahun ini, pemerintah mewajibkan alokasi sebesar 5% hingga 8% dari total Dana Desa untuk pengembangan Kopdes (Koperasi Desa)